Riset

1. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Stuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Sosial Kota Bandung.
3. Penyusunan Landasan Hukum Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
4. Pengembangan dan Pembangunan Assessment Centre Kota Bandung.
5. Membangun Model Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal (Studi Kewenangan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal Di Jawa Barat)
6. Background Study Penyusunan RPJMD Kota Bandung Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pada Subid II Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, Komunikasi Dan Informatika, Kearsipan, Statistik, Persandian, Serta Penunjang Urusan Pemerintahan)
7. Membangun Model Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal (Studi Kewenangan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal Di Jawa Barat)
8. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Bandung Resik –Kota Bandung
9. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung
10. Penegasan Demokrasi Pancasila MPR RI
11. Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kab Cirebon
12. Membangun Model Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal (Studi Kewenangan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal Di Jawa Barat)
13. Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kab Subang
14. Kajian Daerah Persiapan Indramayu Barat
15. Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
16. Kajian Pengembangan Tata Kelola Kelitbangan Dan Inovasi Daerah Kota Bandung
17. Evaluasi RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023
18. Kajian Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Mendukung Poros Maritim Nasional
19. Background study Penyusunan RPJMD Kota Bandung Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pad Sibbid Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
20. Kajian jajak Pendapat Masyarakat Terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
21. Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat
22. Membangun Model Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal
23. Naskah Akademik Raperda Dana Cadangan Pemilu 2024 Kabupaten Purwakarta
24. Kajian Analisis Penentuan Ibu Kota Calon Daerah Persiapan Kabupaten Garut Utara
25. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Jawa Barat
26. Analisis Kapasitas Daerah Dan Kelayakan Lokasi Calon Ibukota Daerah Persiapan Kabupaten Tasikmalaya Selatan
27. Membangun Model Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal (Studi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayan Dasar Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pangan)
28. Naskah Akademik Kearsipan Kabupaten Bandung Naskah Akademik Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
29. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung
30. Background Study Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD Transisi Tahun 2024-2026) Bidang Tata Kelola Pemerintahan
31. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Bidang Pangan,Pertanian Dan Perikanan Di Kota Bandung
32. Membangun Model Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Dan Pembangunan Lokal (Studi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayan Dasar Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pangan)