Seminar Nasional Otonomi Khusus Papua

Program Studi Ilmu Pemerintahan kembali menyelenggarakan Seminar Nasional Otonomi Khusus Papua pada hari Selasa, 24 Maret 2015 di Gedung Bale Sawala Universitas Padjadjaran. Pembicara yang hadir pada acara tersebut yaitu dua orang Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yaitu Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, M.Si., dan Prof. Dr. H. Rizal Djalil, MM.; serta Gubernur Papua yaitu Lukas Enembe, S.IP. Moderator kegiatan ini dibawakan oleh Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana, M.Si. Kegiatan ini dibuka dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Dekan FISIP Unpad yaitu Dr. Arry Bainus, M.A., serta Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, yaitu Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.

Terdapat tiga sesi uraian presentasi yang disajikan pada seminar ini, yaitu pada sesi presentasi yang dibawakan oleh Guru Besar FISIP Unpad yaitu Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, beliau mengemukakan kajian yang bertema Desentralisasi Asimetris dan Dinamika Elite Politik-Birokratis di Papua. Beliau mengemukakan bahwa semakin demokrasi suatu negara, maka semakin terdistribusi suatu kekuasaan, konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan adalah terbentuknya otonomi daerah. Jadi, ada hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut beliau, terjadinya fluktuasi desentralisasi dan otonomi daerah dalam implementasinya di lapangan sesuai dengan karakteristik dari konsep desentralisasi itu sendiri yaitu bagaikan suatu gelombang yang turun naik atau bagaikan pendulum yang selalu bergerak ke kiri dan ke kanan, yang selalu menuju ke arah keseimbangan.

Prof. Dr. H. Rizal Djalil, MM, dalam presentasinya yang bertema Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Propinsi Papua, mengemukakan bahwa segala bentuk permasalahan di Papua tidak dapat diselesaikan dengan dialog saja, namun juga harus dibuat suatu regulasi untuk menjadi kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pembangunan Irian Jaya supaya dapat diartikan sebagai pembangunan suku-suku Irian dan tidak sebagai pembangunan fisik di daerah saja. Beliau juga menyarankan bahwa untuk meletakkan dasar sosial dan budaya yang pertama, maka program pembangunan perlu dimulai dengan usaha yang sistematis yang dapat merubah kondisi suku-suku Papua menjadi siap untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan yang ditawarkan pemerintah.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., dalam kesempatan melakukan presentasi dalam kegiatan seminar nasional ini menyajikan materi tentang Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Dalam presentasinya disebutkan bahwa otonomi khusus ini lahir di Papua karena adanya masalah yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru tahun 1999, dimana masyarakat Papua meminta adanya kemerdekaan, maka pada tahun 2001 lahirlah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana materi muatan dalam UU ini lebih bersifat substantif. Perlu diketahui bahwa UU No. 21 Tahun 2001 ini adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Propinsi Papua, terutama orang asli Papua.

Kesimpulan yang dapat diambil pada seminar ini yaitu bahwasannya pembangunan Papua harus menggunakan hati nurani, nilai budaya juga harus diperhatikan. Sebaiknya menggunakan kebutuhan dan apa yang menjadi kenyataan di Papua, jangan menggunakan paradigma secara universal. (SF)

 

 

Leave a Reply