Muradi, “Pasca Soeharto, Korupsi di Kepolisian Makin Marak”

[Unpad.ac.id, 6/06/2012] Satu tantangan yang menarik dalam konteks transisi demokrasi di negara manapun, termasuk di Indonesia, adalah peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kaitannya dengan praktik korupsi. Menariknya, fenomena penyimpangan dan korupsi itu justru semakin marak setelah Polri berpisah dari ABRI pada tahun 2000.

Muradi (baju hijau) dan I Made Joni (baju putih), narasumber di kegiatan perdana Viva Academia Seminar di Bale Sawala Unpad (Foto: Tedi Yusup)*

“Yang menarik dari temuan riset ini adalah penyimpangan atau korupsi di polisi pasca Soeharto itu marak, dari pos polisi hingga mabes Polri. Konteks penelitian yang menjadi fokus ini adalah nasional dan lokal (Jawa barat),” ujar Muradi, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad saat memaparkan hasil penelitiannya tentang Polisi Pasca Soeharto dalam acara Viva Academia Seminar di Bale Sawala, Gedung Rektorat Jatinangor, Rabu (6/06). Dalam kesempatan tersebut, Muradi menyampaikan materi tentang “Polisi dan Korupsi” yang menjadi salah satu bab dari hasil risetnya.

Hasil temuan Muradi ini memperlihatkan bahwa korupsi dan penyimpangan dalam tubuh Polri menjadi jelas terlihat, sekaligus memiliki pola dan metode yang beragam. Korupsi dalam konteks ini tidak hanya pada praktik penyuapan dan penggelapan namun lebih luas lagi. Muradi mengatakan bahwa terdapat indikator penguat mengapa hal itu terjadi.

Pertama, bahwa pasca pemisahan, polisi menjadi partikel bebas. Hal ini membawa konsekuensi tidak ada satu pun yang dapat mengawasi polisi bahkan Komisi Kepolisoan Nasional (Kompolnas) sekalipun karena masih dalam naungan Polri. Kedua, terdapat euforia internal oleh polisi karena hasil penyimpangan dan korupsi tidak lagi dibagi  tapi dipegang sendiri.

“Saya punya data dari tahun 1998-2011 berisi 400 aksi bentrok antara polisi dan tentara yang motifnya tidak hanya karena kebanggaan korps, tapi juga karena akses ekonomi. Hal ini menjadi sinyalemen bahwa tuntutan untuk polisi menjadi mandiri justru bisa menjadi ancaman bagi polisi itu sendiri. Kondisi sekarang ini lah yang ideal buat mereka. Ideal untuk melakukan apapun dan tanpa diawasi,” ujar lulusan Universitas Flinders Australia.

Muradi mengatakan bahwa sumber penyimpangan dan korupsi oleh polisi terjadi dari internal dan eksternal. Korupsi di internal polisi ini biasanya terjadi pada rekruitmen anggota kepolisian terutama untuk Akpol dan Bintara. Selain itu, praktik ini juga dapat ditemui proses pendidikan internal kepolisian, promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan pada penggunaan anggaran Polri yang tidak pada mestinya. Adapun untuk eksternal bersumber pada aktivitas pelayanan, peran dan fungsi, hubungan antar lembaga, dan bantuan operasional.

“Misalnya pada kasus tilang. Saya melihat ada tiga motif, yaitu biasanya dilakukan pada awal bulan dan di jalur-jalur basah, dan lewat pemantauan pola lalu lintas pengendara dijalan, bahkan mereka dengan jelinya tahu bagaimana pola gerak kita,” tutur Muradi.

Praktik penyimpangan oleh polisi oleh Muradi disebutkan memiliki beberapa karakteristik, model, dan pola. Karaktersitik yang dapat terlihat, yaitu bersifat desentralisasi, mutual benefit, masif, terdapat rivalitas, dan biasanya melalui perantara. Adapun polanya itu dapat berasal dari inisiatif internal, eksternal dan perantara dengan model yang bisa terbuka, tertutup dan campuran.

“Dalam konteks ini juga, polisi juga bersifat desentralisasi. Kendati dalam satu lembaga, namun hal itu berdiri sendiri dan tidak mengikat. Terdapat diskresi yang seolah-olah atasan tutup mata jika terjadi sesuatu terhadap praktik-praktik tersebut atau sederhananya “Urus diri masing-masing”,” tambahnya.

Kendati demikian, Muradi meyakini bahwa masih terdapat hal-hal baik dalam tubuh Polri, karena tidak semua aparat kepolisian melakukan praktik tersebut. Solusi yang mungkin dilakukan menurut Muradi adalah melalui pendekatan kelembagaan seperti pada penguatan peran Kompolnas, selain berharap bahwa ada peningkatan kesadaran karena pada akhirnya seorang polisi akan dihadapkan kepada suatu pilihan, mau menjadi polisi baik atau jahat.

“Tidak semua polisi begitu, ada juga yang baik. Memang ada rivalitas dalam tubuh Polri antara mereka. Ada polisi baik, polisi jahat, dan ada polisi abu-abu,” terangnya. *

Sumber:  http://www.unpad.ac.id/archives/56219

Leave a Reply